Pendidikan, yang merupakan salah satu pranata sosial yang penting bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, diberdayakan bersama-sama dengan pranata hukum, pranata sosial-budaya, ekonomi dan politik. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pranata pendidikan masih terlalu lemah sehingga kurang mampu membangun masyarakat belajar. Masyarakat belajar ditandai dengan besarnya perhatian dan partisipasi semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu gerakan rekonstruksi sosial. Akibatnya, persoalan-persoalan kemasyarakatan yang muncul, seperti disintegrasi sosial, konflik antaretnis, kekerasan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pola hidup konsumtif tidak dapat segera ditangani secara tuntas. Oleh sebab itu, untuk saat ini dan masa yang akan datang perlu dibangun dan dikembangkan sistem pendidikan nasional atas dasar kesadaran kolektif bangsa dalam rangka ikut memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia

Kecenderungan pendidikan di Indonesia adalah integratif, sesuai dengan falsafah Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan dipandang sebagai upaya sadar untuk mengembangkan segenap potensi (kognitif, psikomotorik, dan afektif) kemanusiaan setiap peserta didik hingga derajat yang optimal. Kualitas potensi setiap peserta didik memang berbeda-beda, dan hal itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara individu yang satu dengan lainnya. Disadari atau tidak, pada diri peserta didik terdapat salah satu keunggulan dari aspek potensi tersebut. Hal itu tidak terbatas hanya pada anak normal, melainkan juga pada anak yang memiliki ketunaan (the hidden potential excellence).

Program pendidikan terpadu secara umum merupakan program yang memadukan antara program pendidikan umum dan pendidikan agama, antara pengembangan potensi intelektual, emosional dan fisik, dan antara  sekolah, orang tua dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap dunia pendidikan.

Pemaduan program pendidikan umum dan agama dilakukan secara kuantitaif dan kualitatif. Secara kuantitatif  artinya porsi program pendidikan umum dan program pendidikan agama diberikan secara seimbang. Sedang secara kualitatif  berarti pendidikan umum diperkaya dengan nilai-nilai agama dan pendidikan agama diperkaya dengan muatan-muatan yang ada dalam pendidikan umum. Nilai-nilai agama memberikan makna dan semangat terhadap program pendidikan umum.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Dasar dan Menengah bab IX Pendidikan lintas jalur, jenis, serta satuan, dan manajemen pendidikan terpadu Pasal 114  dijelaskan arah pendidikan terbadu yaitu: (1) Kelembagaan dan pengelolaan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs dapat digabung menjadi satu. (2) Penyelenggaraan SD, SMP, SMA, dan SMK, atau bentuk-bentuk lain yang sederajat dapat dilakukan dalam satu manajemen terpadu. (3) Penyelenggaraan MI, MTs, MA, dan MAK, atau bentuk-bentuk lain yang sederajat dapat dilakukan dalam satu manajemen terpadu. (4) Pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat digabung dalam satu satuan pendidikan terpadu yang menyelenggarakan pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus atau layanan khusus dalam satu manajemen terpadu. (5) Persyaratan peserta didik, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, pembiayaan, pengelolaan, pengawasan, dan akreditasi pada satuan pendidikan terpadu mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk masing-masing satuan pendidikan yang bersangkutan. (6) Penyelenggaraan satuan pendidikan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing. (7) Penyelenggaraan satuan pendidikan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau dinas pendidikan Provinsi sesuai kewenangan masing-masing. (8) Penyelenggaraan satuan pendidikan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah Departemen Agama sesuai kewenangan masing-masing. (9) Penyelenggaraan satuan pendidikan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota, dinas pendidikan Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah Departemen Agama sesuai kewenangan masing-masing.

Baca Selengkapnya...

Share: